Saya, Marta Elizabeth Titihalawa, seorang aktivis perempuan Papua, menyampaikan pernyataan sikap atas peristiwa kekerasan dan ujaran kebencian yang saya alami dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan, Merauke, pada Jumat, 18 Juli 2025.

Sebagai keturunan peranakan Papua, dalam hal ini saya adalah peranakan Ambon–Marind, saya dilahirkan dari rahim perempuan asli Papua, suku Marind. 

Identitas saya tumbuh dari akar budaya Papua Selatan, dan saya menjalani hidup sebagai bagian dari masyarakat adat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sosial. 

Kami yang lahir dari garis percampuran seperti ini adalah bagian utuh dari wajah Papua yang beragam.

Aksi tersebut diselenggarakan oleh kelompok yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda dan Masyarakat Peduli Pekerja, bersama perwakilan Orang Asli Papua (OAP) dari berbagai wilayah. 

Massa menyuarakan tuntutan terhadap hasil seleksi CPNS Formasi 2024 yang dianggap tidak adil dan tidak transparan. 

Aksi yang semula berlangsung damai berubah tegang ketika. 

Masa tidak sempat berjumpa bapak Gubernur yang saat itu tidak ada ditempat, dan massa membakar ban sebagai bentuk protes.

Dalam situasi tersebut, saya menjadi korban kekerasan. Ketika saya segara lembut dan sopan menyampaikan keberatan terhadap penggunaan istilah “darah kotor” oleh salah satu orator, sebuah ungkapan yang jelas mengandung muatan diskriminatif terhadap kelompok peranakan, saya justru menerima balasan berupa cacian bernada rasis dan tamparan dari salah satu peserta aksi.

Peristiwa ini bukan hanya melukai saya sebagai pribadi, tetapi juga mencederai nilai-nilai dasar kehidupan bersama di Papua Selatan: keadilan, keberagaman, dan martabat kemanusiaan.

Saya dengan tegas menyatakan bahwa kelompok peranakan adalah bagian sah dari masyarakat Papua. 

Tidak ada satu pun alasan yang membenarkan pengucilan, penghinaan, apalagi kekerasan terhadap kami hanya karena latar belakang darah campuran. 

Lahir dari seorang ibu asli Marind, saya membawa identitas Papua dalam tubuh dan jiwa saya.

Melalui siaran pers ini, saya menyampaikan seruan berikut:

1. Menuntut permintaan maaf terbuka dari pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan kekerasan dan ujaran kebencian.

2. Mendesak aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kejadian ini secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3. Mengajak seluruh masyarakat Papua Selatan, khususnya generasi muda, untuk menolak segala bentuk diskriminasi berbasis suku, ras, dan latar belakang peranakan.

4. Mendorong media serta komunitas sipil untuk menjaga ruang publik yang sehat, aman, dan menghargai keberagaman identitas.

Papua Selatan adalah tanah kita bersama – rumah besar yang dihuni oleh beragam identitas yang saling terhubung oleh sejarah dan nilai-nilai kemanusiaan. 

Kami yang berasal dari keluarga peranakan memiliki hak yang sama untuk dihormati, didengar, dan dilindungi.

Saya berharap peristiwa ini menjadi titik balik untuk memperkuat komitmen bersama dalam merawat kebinekaan dan memperjuangkan keadilan sosial bagi semua lapisan masyarakat di tanah Papua Selatan.