Beritapapuaselatan.com, MERAUKE – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Selatan menggelar konsultasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan konsultasi Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Provinsi Papua Selatan.

Konsultasi Publik III  RTRW Provinsi Papua Selatan dan konsultasi publik II KLHS RTRW provinsi itu berlangsung disalah satu Hotel Merauke, Kamis (25/9/2025).

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno dalam sambutannya mengatakan, pembentukan Provinsi Papua Selatan merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik.

Selanjutnya, mendorong pemerintahan yang efisien dan efektif sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Dikatakan, salah satu upaya Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam mewujudkan ini yakni menyusun dokumen aksi RTRW provinsi ini.

“Proses penyusunan RTRW Provinsi Papua Selatan ini telah kita mulai sejak pertengahan 2023,” tutur AJ Guritno.

Penyusunan itu, menurut dia, mengalami beberapa tahapan kegiatan di antaranya Focus Group Discussion (FGD), konsultasi publik pertama dan kedua serta FGD sosial dan wilayah di 2024 bersama perwakilan pemangku adat suku di empat kabupaten di Papua Selatan. 

Ia mengatakan, masyarakat berharap agar penyusunan RTRW Papua Selatan mendukung pembangunan daerah.

Selain itu, jangan sampai mengabaikan hak hidup masyarakat selaku pemilik hak ulayat terutama yang penting dan sakral.

Lantaran kehidupan mereka bergantung dari alam. 

Melalui asta cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menaruh harapan besar agar Indonesia maju, Indonesia Emas 2045

Itu diwujudkan melalui 17 program prioritas nya di antaranya mencapai swasembada pangan, energi dan air. 

Hal ini bukan tanpa alasan, krisis pangan dan energi secara geopolitik sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat

Indonesia perlu bersiap dan mengantisipasi krisis pangan. 

Papua Selatan dengan geografis dan iklimnya diprioritaskan dalam mendukung swasembada pangan dan energi yang dihasilkan dari hilirisasi industri perkebunan

AJ Guritno menyebut, berbagai kebijakan dari pemerintah pusat dikombinasikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah Papua Selatan mendesak penyesuaian perencanaan tata ruang.

Pemerintah Papua Selatan perlu menyampaikan ini dalam forum konsultasi publik III  penyusunan RTRW dan konsultasi publik II KLHS RTRW.

Diharapkan, pengembangan wilayah diharapkan memperhatikan keberlanjutan lingkungan masyarakat didalamnya.

“Saya berharap forum konsultasi publik III RTRW dan konsultasi publik II KLHS ini dapat berjalan dengan baik dan lancar walaupun secara daring/online,” tandasnya. (Adlan/Hidayatillah)