Beritapapuaselatan.com, MERAUKE – Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia, Askolani, S.E., M.A. melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Selatan (Papsel) di Merauke, Selasa (10/2/2025).

Kunjungan tersebut dalam rangka penguatan koordinasi kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan evaluasi pelaksanaan APBD.

Khususnya terkait Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa.

Askolani didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev., bersama jajaran pejabat Kemenkeu dan Kementerian Dalam Negeri.

Dari Pemerintah Provinsi Papua Selatan, kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, S.Pd., M.Sc.

Didampingi Bupati Boven Digoel, Wakil Bupati Mappi, serta Bupati Merauke yang diwakili oleh Kepala Bappeda Kabupaten Merauke, para Asisten Sekda, kepala OPD, staf ahli, dan jajaran perangkat daerah lingkup Provinsi Papua Selatan.

Dalam sambutannya, Sekda Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Dirjen Perimbangan Keuangan beserta rombongan. 

Ia mengungkapkan, kunjungan pertama pertama Dirjen Perimbangan Keuangan ke Provinsi Papua Selatan, sekaligus menjadi momentum strategis bagi provinsi baru tersebut.

“Sebagai provinsi yang baru terbentuk, Papua Selatan sangat membutuhkan perhatian, pendampingan, dan dukungan penuh dari pemerintah pusat,” tutur Sekda. 

“Kami ibarat anak yang baru belajar berjalan, tentu masih memerlukan tuntunan dan energi dari orang tua,” sambungnya.

Ia menjelaskan, ketergantungan Papua Selatan terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi.

Mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil, kecuali Kabupaten Merauke. 

Oleh karena itu, sinergi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam percepatan pembangunan.

Sekda juga menyoroti capaian penting Papua Selatan yakni pencairan Dana Otsus yang berhasil direalisasikan lebih awal pada Februari 2026.

Sebuah capaian yang belum pernah terjadi selama lebih dari dua dekade sebelumnya.

“Ini membuktikan bahwa dengan perencanaan yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, dan koordinasi yang kuat. Papua Selatan mampu memperbaiki tata kelola keuangan daerah,” kata Ferdinandus.

Sementara itu, dalam sambutannya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani menyampaikan, kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat silaturahmi, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah.

Khususnya dalam mengawali pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

Ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua Selatan yang telah menetapkan APBD tepat waktu sehingga dapat mempercepat pelaksanaan program pembangunan.

“Pelajaran penting dari tahun 2025 adalah pentingnya perencanaan yang tepat waktu, terutama terkait dana Otsus,” tegasnya. 

“Alhamdulillah, melalui perbaikan sistem perencanaan dan integrasi data, dana Otsus 2026 sudah dapat dicairkan sejak bulan kedua,” imbuh Askolani.

Dirjen Perimbangan Keuangan mengingatkan, pembangunan Papua tidak hanya bersumber dari TKD, tetapi juga didukung oleh berbagai program kementerian dan lembaga (K/L) yang nilainya mencapai lebih dari Rp10 triliun di seluruh wilayah Papua pada tahun 2026, 

Meliputi sektor infrastruktur, pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan pangan.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah, optimalisasi belanja daerah, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan membuka lapangan kerja di Papua Selatan.

“Pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBN dan APBD. Investasi menjadi kunci penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tandas Askolani.

Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat koordinasi kebijakan fiskal.

Selain itu, meningkatkan efektivitas penggunaan dana transfer, mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Selatan. (Jurnalis: Adlan / Redaktur: Hidayatillah)