Beritapapuaselatan.com, MERAUKE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan (Papsel) mendorong Himpunan Wiraswasta Nasional (Hiswana) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Papua Selatan memberdayakan Orang Asli Papua (OAP) didaerah menjadi pengusaha Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, Paskalis Imadawa saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka Musyawarah Cabang (Muscab) ke-VII Dewan Pengurus Cabang (DPC) Hiswana Migas Papua Selatan disalah satu Hotel Merauke, Senin (16/6/2025).

Dalam sambutannya, wagub berharap kepada pengusaha BBM agar memperhatikan dan memberdayakan OAP menjadi pemasok dan penjual BBM didaerahnya.

Imadawa meminta kepada wadah Hiswana Migas untuk membangkitkan dan menghidupkan semangat orang asli menjadi suplair dan menjual BBM.

“Kalau boleh kita lihat orang asli Papua untuk didorong menjual bahan bakar minyak. Coba dibantu untuk didorong,” pinta Wagub Papsel.

Imadawa menyinggung tema Muscab yang diusung dalam kegiatan tersebut yakni meningkatkan sinergitas untuk mendukung program strategis nasional.

“Kalau boleh harus mendata kira-kira alat dan mesin pertanian (alsintan) yang didatangkan berapa ribu untuk mendukung Program Strategis Nasional (PSN) dan membutuhkan berapa besar bahan bakar minyak?” ujarnya.

Wagub menilai, hingga kini pemandanganan tak sedap nampak setiap pagi hari yakni antrian kendaraan roda empat teruma truk disepanjang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Merauke untuk mendapatkan BBM.

Terkait itu, Imadawa meminta kepada Bupati Merauke mengeluarkan instruksi agar diatas pukul 10.00 WIT tidak ada lagi antrean untuk mendapatkan BBM.

Menurutnya, antrean ini bisa diduga ada sebagian besar BBM terserap untuk alsintan.

Kedepan, harus dipikirkan secara bersama bagimana menyelesaikan persoalan ini.

Memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak untuk alsintan.

Wagub meyakni, pertamina masih menyimpan stok lama BBM, belum ada penambahan stok baru.

Dari pengamatan, kata Imadawa, sejak alsintan didrop masuk ke beberapa titik di Merauke seperti Wanam dan lainnya, mulai terjadi antrean panjang BBM di depan SPBU setiap pagi.

“Harga BBM di Wanam harganya tidak sama dengan yang ada di Kota Merauke, harganya jauh berbeda. Daerah lainnya juga demikian seperti Mappi apalagi di Asmat, harga BBM nya sangat mahal padahal subsidi,” ungkapnya.

Kemahalan BBM juga masih terasa di kampung-kampung, untuk itu OAP perlu dilibatkan menjadi pemasok maupun penjual di kampungnya agar dapat menekan harga.

Imadawa juga menyoroti istilah tepat jumlah dan tepat sasaran yang dirasa belum tepat.

Hal ini juga perlu dipikirkan secara bersama kedepan untuk diselesaikan.

Selain itu, sistem digitalisasi yang kini diterapkan untuk penjualan BBM.

Kata Imadawa, sistem ini menjadi persoalan tersendiri di Papua.

Sehingga kalau boleh diberlakukan diwilayah kota, sedangkan untuk kampung-kampung dan distrik-distrik di Papua Selatan tidak diberlakukan.

Lantaran sangat mengganggu proses pendistribusian BBM hingga ke daerah terpencil.

“Kalau boleh di kota saja, kalau di kampung-kampung tidak digunakan, karena sistem digitalisasi ini bukan memperlancar tetapi memperlambat yang di kampung karena keterbatasan peralatan,” lugasnya.

Imadawa menegaskan, khusus di Papua Selatan sistem digitalisasi diberlakukan didaerah kota, sementara di masing-masing kampung menggunakan sistem digitalisasi karena keterbatasan

Ia berharap Hiswana Migas Papua Selatan menjadi lembaga independen, bukan memihak pemerintah dan masyarakat, tetapi bagimana menjadi terang, memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka mengetahui pendistribusian dan penyaluran BBM.

Hiswana Migas juga diharapkan melakukan pengecekan terhadap truck yang selalu antre, lantaran diduga ada penyambungan tengki-tengki BBM dan sering melakukan penjualan secara ilegal.

Imadawa berpesan, Hiswana Migas harus independen.

SPBU yang ada di seantero Kota Merauke juga perlu dikaji dan diidentifikasi dengan baik terkait pelayanan BBM kepada masyarakat.

Ia mengimbau agar semua SPBU harus didata berapa BBM subsidi dan non subsidi yang masuk kesana setiap harinya.

Dengan demikian, pelayanan BBM dari setiap SPBU benar-benar tepat sasaran dan tepat jumlah.

“Itu hal-hal yang perlu diperhatikan secara bersama kedepan supaya benar-benar mensejahterakan masyarakat,” tandas wagub. (Hidayatillah)