Beritapapuaselatan.com, MERAUKE – Wakil Ketua III DPR Provinsi Papua Selatan, Joseph Albin Gebze (JAG) melaksanakan hearing dialog dan koordinasi bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kampung Adat Kayakai dan Jati Jati Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Sabtu (17/10/2026). 

Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi warga untuk menyampaikan aspirasi berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Khususnya dukungan perumahan dan kesejahteraan Orang asli Papua (OAP).

Perwakilan RT 20 Kampung Kayakai, Theresia Gebze menyampaikan aspirasi terkait kondisi rumah warga yang telah lama ditempati dan membutuhkan perhatian pemerintah.

Ia mengungkapkan, bantuan rehabilitasi rumah bagi warga setempat selama ini masih terbatas. 

Dari sejumlah rumah yang membutuhkan perbaikan, baru beberapa warga yang menerima bantuan.

Sementara warga OAP lainnya masih menantikan bantuan rehabilitasi rumah. 

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi warga, terlebih ketika satu rumah harus menampung beberapa keluarga. 

Karena itu, masyarakat berharap program rehabilitasi rumah dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.

Selain perbaikan rumah, masyarakat juga meminta implementasi dana Otonomi Khusus (Otsus). 

Dengan demikian, kucuran dana Otsus benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat akar rumput.

Menanggapi aspirasi tersebut, Joseph Albin Gebze menjelaskan, dirinya merupakan anggota DPR Papua Selatan dari jalur pengangkatan adat. 

Bersama anggota DPR afirmasi lainnya, JAG memiliki tanggung jawab untuk mengawal pelaksanaan kebijakan Otsus empat kabupaten yakni Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel.

Dia menyebut, Pemerintah Provinsi Papua Selatan saat ini masih berada dalam tahap penataan pemerintahan dan pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB). 

Karena itu, diperlukan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah pusat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Albin Gebze menegaskan, aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam dialog tersebut akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pemerintah terkait.

JAG juga menyoroti pentingnya menjaga keberadaan kampung-kampung tua di Merauke.

Termasuk mempertahankan nama-nama asli yang menjadi bagian dari sejarah dan identitas masyarakat setempat.

Ia berharap, komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dapat terus terjalin sehingga aspirasi-aspirasi kebutuhan warga khususnya OAP menjadi atensi utama dalam setiap perencanaan pembangunan daerah.

Warga OAP Jalan Jati-Jati Merauke Keluhkan Minimnya Bantuan Usaha

Persoalan bantuan sosial, keterbatasan alat tangkap ikan, perbaikan rumah, hingga minimnya realisasi bantuan usaha menjadi keluhan masyarakat Jalan Jati-Jati, Kelurahan Rimba Jaya, Kabupaten Merauke.

Berbagai keluhan tersebut disampaikan dalam agenda hearing dialog bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama oleh Wakil Ketua III DPR Provinsi Papua Selatan.

Kegiatan ini turut didampingi oleh Polisi Adat sebagai bagian dari kunjungan untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.

Ketua RT 19 Rimba Jaya, Romanus Tanggipaimu mempertanyakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak lagi diterima sejumlah warga yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima. 

Ia meminta pemerintah mengevaluasi data penerima BLT agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Romanus juga meminta bantuan alat tangkap ikan berupa jaring untuk mendukung mata pencaharian masyarakat. 

Selain itu, ia mengusulkan penambahan akses jalan dan penanganan kawasan permukiman yang rawan banjir.

Sementara itu, salah seorang warga, Anastasya meminta bantuan pembangunan pondok dan penyediaan gerobak untuk menunjang aktivitas berjualan. 

Menurutnya, dukungan tersebut dapat membantu masyarakat meningkatkan pendapatan keluarga.

Alfons Manggaimu turut menyoroti belum terealisasinya bantuan usaha yang diajukan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Perindakop). 

Ia berharap permohonan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan bantuan nyata.

Aspirasi juga disampaikan Dewi Tanggipaimu bersama warga lainnya terkait kebutuhan ekonomi dan dukungan terhadap usaha masyarakat. 

Mereka berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan potensi ekonomi lokal.

Bahkan, masyarakat turut mengusulkan bantuan jaring bagi nelayan serta dukungan pengembangan kerajinan tangan mama-mama Papua. 

Promosi produk lokal dinilai penting agar hasil kerajinan tradisional dapat dikenal lebih luas dan memiliki nilai jual.

Dibidang pendidikan, warga mempertanyakan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa yang masih aktif bersekolah di SD YPPGI Gered Sadi. 

Mereka berharap pemerintah melakukan pengecekan agar bantuan pendidikan diterima siswa yang memenuhi persyaratan.

Persoalan perumahan juga menjadi atensi. Warga meminta bantuan rehabilitasi rumah, pengurusan sertifikat kepemilikan, serta penanganan banjir yang kerap mengganggu aktivitas masyarakat di kawasan permukiman.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Joseph Albin Gebze mengatakan bahwa masukan masyarakat akan menjadi catatan untuk dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Pemerintah Kabupaten Merauke.

Sebagai anggota DPR Papua Selatan dari jalur pengangkatan adat, Joseph menegaskan pentingnya mengawal pelaksanaan kebijakan Otsus agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat asli Papua.

Ia menjelaskan, pembangunan Provinsi Papua Selatan masih berada dalam tahap penataan pemerintahan dan pembangunan sebagai daerah otonom baru. 

Untuk itu, koordinasi dengan pemerintah terkait diperlukan untuk mendorong penanganan berbagai persoalan masyarakat.

Melalui hearing dialog bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama tersebut, Albin berharap aspirasi warga Jalan Jati-Jati dapat ditindaklanjuti melalui program konkret. 

Terutama dalam bidang bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, perumahan, dan pembangunan infrastruktur. (Jurnalis: Adlan / Redaktur: Hidayatillah)