Beritapapuaselatan.com, MERAUKE – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan (Papsel) mendiskusikan pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia – Papua Nugini (PNG) dan perlindungan Warga Negara Indonesia di PNG.

Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat lantai III Kantor Gubernur Papua Selatan di Pusat Pemerintahan Salor, Kamis (25/6/2026).

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno menyebut, diskusi ini merupakan hal yang penting lantaran perhatian pemerintah pusat kepada daerah sangat diperlukan.

Supaya pembangunan dan jalannya roda pemerintahan bisa berjalan lancar dan aman, tertib serta berkoordinasi dengan semua pihak baik pusat maupun daerah.

“Sehingga kita bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai dengan arahan dari pimpinan dan mengalihkan segala macam keamanan serta persoalan- persoalan di daerah,” tuturnya.

AJ Guritno mengatakan, Papua Selatan adalah provinsi baru yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022.

Tentunya masih banyak kekurangan yang dihadapi, tetapi pihaknya tetap optimis dan semangat untuk membangun Papua Selatan.

Papua Selatan terdiri dari empat kabupaten yakni Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Kabupaten Asmat.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Mayjen TNI Heri Wiranto menjelaskan, hingga kini pihaknya terus memperkuat kegiatan Public Information Country (PIC) terkait nelayan pelintas batas, disini tentunya isu dengan Australia dan PNG.

“Kami melihat tentunya banyak isu yang perlu kita diskusikan bersama.Ada beberapa isu yang tentunya perlu dibahas,” ujarnya.

Menurut Heri, yang menjadi latar belakang diskusi ini yang dilakukan yakni pengelola perbatasan Indonesia-Papua PNG, penanganan eks warga negara indonesia di Papua dan di PNG.

Dikatakan, Papua Selatan merupakan salah satu wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan PNG dan memiliki karakteristik mobilitas pelintas batas yang cukup tinggi.

Dalam diskusi, kata dia, dibahas masih ditemukan banyak kasus yang melibatkan Warga Indonesia (WNI) di PNG terutama permasalahan keimigrasian dan tenaga kerja.

Kemudian, pihaknya mendapat informasi bahwa terdapat eks warga Papua yang tinggal di PNG, tentunya bakal di-update statusnya dan obsi-obsi yang perlu dipikirkan kedepan.

“Isu ini tentunya berkaitan dengan dokumen kependudukan, akses layanan dan aspek perlindungan,” sebut Heri.

Selain itu, kata dia, permalasahan selanjutnya yaitu selain nelayan ingin menyebrang ke Australia tapi juga ingin melakukan perlintasan batas ke PNG.

Intinya, tegas Heri, pihaknya ingin mencari informasi terkait pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia-PNG khususnya di Papua Selatan.

Tapi mengindentifikasi berbagai permasalahan terkait eks warga Papua di PNG dan upaya penyelesaiannya.

Hingga membahas perkembangan penanganan kasus WNI dan awak kapal Indonesia yang menghadapi permasalahan.

Juga mengidentifikasi tantangan dan peluang koordinasi antar lembaga dan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan.

Ditambahkan, pihaknya akan terus berupaya meluruskan rekomendasi dan tindak lanjut untuk meningkatkan konektivitas perlindungan WNI di kawasan perbatasan negara. (Jurnalis: Adlan / Redaktur: Hidayatillah)