Beritapapuaselatan.com, MERAUKE – Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Papua Selatan, Dr. H Sulaeman L Hamzah menyaksikan dan mengawasi penyaluran bantuan pangan per Juni dan Juli 2025 oleh Bappanas dan Bulog di Kabupaten Merauke. 

Legislator senayan ini menyisir 5 titik tempat penyaluran bantuan pangan beras mulai tanggal 3-5 Agustus 2025 di Ibu Kota Provinsi Papua Selatan. 

Maraton dari wilayah Kampung Kurik Distrik Kurik, Kampung Padang Raharja Distrik Malind, Kelurahan Karang Indah Distrik Merauke dan hari ini bertolak menuju Kampung Kuprik Distrik Semangga serta Kampung Tambat Distrik Tanah Miring. 

“Saya hadir untuk menyaksikan dan mengawasi. Kegiatan ini tahun sebelumnya saya tidak ikut terlibat tapi dalam perjalanan dan waktu ternyata fungsi legislasi melekat pada kami Komisi IV DPR untuk terlibat langsung dalam penyaluran bantuan sosial,” ungkap Sulaeman L Hamzah.

Ketua Umum Flobamora Tanah Papua ini mengatakan, masih banyak ketimpangan dalam pelaksanaan pembagian bantuan sosial terutama terkait data. 

Untuk itu, ia berpesan kepada dinas sosial dan seluruh lurah dan kepala distrik di Merauke agar bekerja keras memastikan validasi data Penerima Bantuan Pangan (PBP).

“Ditempat lain terjadi copy paste data PBP, ada yang sudah meninggal dan pindah namun masih terdaftar namanya. Ada juga ekonominya sudah mapan, masih mendapat bantuan pangan dari pemerintah. Itu yang membuat dilapangan masih ada keluhan dari masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya itu, sambung Sulaeman Hamzah, ditempat lain ada isu tentang beras oplosan. Hal ini harus dijaga oleh semua elemen terkait di Merauke agar tidak boleh terjadi.

“Saya yakin disini tidak ada beras oplosan karena tidak ada beras dari luar kecuali produksi lokal Merauke. Dipastikan beras yang dibagikan ini beras bagus,” lugasnya.

Sebagai wakil rakyat di Senayan, Sulaeman Hamzah siap mengusulkan PBP yang belum terdaftar saat ini untuk masuk ditahun berikutnya.

“Kalau ada warga belum terdaftar PBP, kami bisa usulkan ke Bappanas untuk mengalokasikan semua warga yang layak menerima jadi PBP,” tegas Sulaeman.

“Kami meminta validasi data oleh kepala dinas sosial bersama bapak/ibu lurah dan kepala distrik supaya data yang disampaikan lebih akurat,” imbuhnya seraya mengajak TNI-Polri bersinergi membangun daerah dan menyelesaikan masalah.

Dikesempatan yang sama, Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihayah, SH, MH atas nama Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih 

kepada Bappanas dan Bulog serta H Sulaeman L Hamzah mengawal program bantuan pangan untuk masyarakat Merauke.

“Tanpa kerjasama dan sinergi yang baik tentu program bantuan pangan tidak akan sampai kepada PBP,” bebernya. 

Wabup mengakui, masih ada kendala terkait data, seperti masyarakat berpendapatan menengah keatas terdata sebagai PBP.

Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama seluruh lurah dan kepala kampung didampingi PKH Dinsos melakukan validasi data.

“Beberapa waktu lalu kami koordinasi dengan Kemensos melalui Dinsos agar pendamping PKH melakukan evaluasi kembali,” jelasnya. 

Menurut Fauzun, data menjadi catatan pemda untuk terus dibenahi. 

“Curah hujan cukup tinggi di Merauke dan pangan kita dalam posisi yang harus distabilkan sehingga bantuan pangan ini bisa meringankan bapak/ibu PBP semua,” pungkasnya.

Sementara itu, Pimpinan Cabang Perum Bulog Kantor Cabang Merauke, Karennu mengapresiasi legislator Sulaeman L Hamzah yang turut mengawasi program nasional dari Sabang – Merauke.

Dia merincikan, total beras bantuan pangan di Kabupaten Merauke yang telah tersalur pertanggal 3-4 Agustus 2025 sebanyak 24.680 kg atau 6% dari total Pagu 364.220 kg. 

Kabupaten Boven Digoel justru sudah disalurkan bantuan pangan 100 persen. Dari total bantuan pangan tahun 2025 untuk Kabupaten Boven Digoel pada 20 distrik dengan jumlah Penerima Bantuan Pangan (PBP) sebanyak 5.152 PBP atau 103.040 Kg alokasi bulan Juni dan Juli 2025.

“Kita berharap, Merauke bisa segera tersalurkan 100 persen. Kami sambil menunggu proses administrasi dari Kabupaten Asmat dan Mappi yang belum direalisasikan,” ungkap Karennu.

Menurutnya, Bulog terus berkoordinasi dengan pihak kabupaten, distrik, kelurahan, kampung dan TNI – Polri dalam hal ini babinsa maupun Babhinkamtibmas agar semua bantuan pangan tersalurkan secara baik. 

Mengingat batas akhir penyaluran secara operasional administrasi 25 Agustus, ketentuan dari Bappanas.

“Kami harapkan, kerjasama semua pihak baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten yanf menangani bantuan pangan bersama semua instrumen bisa berjalan baik dan tepat sasaran,” ujarnya.

“Pers (media massa, red) juga bisa menginput data agar informasi bantuan pangan bisa sampai dikampung-kampung,” ucap Karennu. 

Dikatakan, data penerima bantuan pangan saat ini merupakan turunan dari Kementrian Sosial (Kemensos), yang telah didata turun ke Bappanas. 

Kemudian, Bappanas menyalurkan bantuan pangan ke Bulog wilayah dan cabang berdasarkan data tersebut. 

Adapun teknis pelaksanaannya, bantuan disalurkan oleh Bulog ke distrik/kelurahan/kampung secara simbolis untuk kemudian menyalurkan ke masyarakat penerima manfaat.

Meski diakuinya, persoalan cuaca saat ini dan masalah data dari Kemensos yang harus divalidasi kembali. 

“Kami masih terus berharap bantuan dari pihak keamanan untuk mengawasi jalannya penyaluran bantan pangan,” tandas Karennu. (Adlan/Hidayatillah)