Beritapapuaselatan.com, MERAUKE – Mantan Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Selatan yang juga Calon Gubernur Provinsi Papua Selatan nomor urut 4, Prof Apolo Safanpo memberikan klarifikasi terhadap isu hoax yang dihembuskan oleh pihak tertentu kepada dirinya bahwa mendatangkan banyak pejabat atau pegawai negeri dari luar wilayah Papua Selatan. 

“Tidak benar isu yang dihembuskan bahwa semua pejabat didatangkan dari luar Papua Selatan. Sementara yang benar, Pj gubernur melaksanakan penugasan yang diberikan oleh Kemendagri,” tegas Apolo Safanpo dalam konferensi pers di Merauke, Papua Selatan, Jumat (18/10/2024).

Dia menjelaskan, ada 12 tugas road map dari Kemendagri yang dirangkum menjadi 4 tugas pokok manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Melihat dari 12 roadmap tersebut ada yang hampir sama misalnya pembentukan kelembagaan, rekruitmen ASN, penempatan pejabat yang saling berhubungan. 

Apolo Safanpo mengungkapkan, selama menjabat sebagai Pj Gubernur Papua Selatan telah melaksanakan penugasan dari Kemendagri. 

Untuk Pj Gubernur pun ditunjuk oleh Presiden atas usulan Mendagri. Begitu juga Pj Sekda Papua Selatan diputuskan oleh Presiden atas usulan Kemendagri. 

Demikian halnya, Kepala Bapperida Papua Selatan, Doktor Ulmi Wayeni adalah pejabat Wantannas RI. 

“Jadi, mereka adalah penugasan dari kementrian, bukan Pj yang membawa dari luar Papua Selatan,’’ lugas Mantan Rektor Uncen dua periode. 

Prof Apolo Safanpo menyebut, ada beberapa hal yang harus diketahui masyarakat terkait beredarnya isu hoax mengenai rekrutmen pegawai dan penempatan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan. 

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa pembentukan kelembagaan dan manajemen ASN dilingkungan Pemprov Papua Selatan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 22 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan. 

Manajemen ASN provinsi DOB dilaksanakan sesuai 12 roadmap yang ditetapkan oleh Kemendagri yaitu berasal dari 4 unsur. 

Diantaranya, relokasi atau pelimpahan kementrian atau lembaga, dari Provinsi Papua / induk yang memekarkan DOB, berasal dari 4 kabupaten cakupan wilayah Papua Selatan dan ASN yang melakukan mutasi atau pindah secara mandiri/perseorangan berasal dari DOB. 

“Ada sekitar 1.500 ASN yang direlokasi dari 4 kabupaten dalam cakupan wilayah Papua Selatan,” rincinya. 

“Untuk jabatan dilingkungan Papua Selatan diisi oleh 4 orang dari kementrian dan lembaga yaitu Pj Sekda, Kepala Bapperida, Kepala Dishub dan kepala Dinas PUPR,” sambung Apolo. 

Sementara itu, jabatan kepala dinas yang lain diisi oleh pelimpahan atau relokasi ASN 4 kabupaten dalam cakupan wilayah Papua Selatan. 

Dari Kabupaten Asmat menempatkan 2 orang kepala dinas yaitu Kominfo dan Dukcapil. Sedangkan Kabupaten Mappi menempatkan 2 orang yaitu sekretaris Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) dan kepala dinas Perindagkop Papua Selatan. 

Kemudian, Kabupaten Boven Digoel ada 2 orang yaitu sekretaris DPR Papua Selatan yang saat ini telah almarhum dan Kepala Badan Kesbangpol Papua Selatan. Dari Provinsi induk/Papua menempatkan 4 orang kepala dinas. 

“Sisanya, kepala dinas berasal dari Kabupaten Merauke. Selanjutnya, untuk jabatan sekretaris dan kepala bidang serta Kasubbid, semuanya  100 persen berasal dari 4 kabupaten dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan.

Apolo Safanpo mengimbau kepada seluruh tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan untuk memberikan edukasi dan informasi yang benar sesuai dengan fakta yang akurat dan valid kepada masyarakat.

‘’Kita ini calon pemimpin harus memberikan informasi yang benar. Calon pemimpin tidak boleh memberikan informasi yang bersifat hoax ataupun tidak benar yang berpotensi untuk menimbulkan kesesatan fikir ditengah-tengah masyarakat.,’’ lugasnya.

“Kami mengimbau rekan-rekang tim pemenangan untuk memberikan edukasi dan informasi yang benar, valid sesuai dengan fakta dan akurat kepada masyarakat,” tandas Apolo Safanpo. (Hidayatillah)