Beritapapuaselatan.com, MERAUKE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan mendorong pengembangan tanaman durian disekitar kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel.

Demikian disampaikan Asisten I Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno saat bersama Deputi I Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) RI meninjau konektivitas di kawasan PLBN Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel, Rabu (23/9/2026).

Asisten I Sekda Papua Selatan mengatakan, masyarakat dapat diarahkan untuk mengembangkan berbagai kegiatan pertanian dan perkebunan seperti kelapa sawit, padi, durian, dan komoditas lainnya. 

Di kawasan ini, durian merupakan salah satu potensi yang cukup besar.

A.J. Guritno menyebut, keberadaan tanaman durian di Yetetkun juga tidak terlepas dari program pembangunan pada masa lalu. 

Pada waktu itu, melalui program yang dicanangkan pemerintah, masyarakat mendapatkan bantuan bibit, termasuk bibit durian. 

Saat ini, kata dia, hasil dari tanaman tersebut mulai dinikmati oleh masyarakat. Karena itu, potensi tersebut perlu terus dikembangkan.

“Saya melihat sendiri ketika musim panen durian tiba, masyarakat memperoleh hasil yang cukup banyak,” ungkapnya.

Selain durian, menurut Asisten I Sekda, berbagai tanaman buah lainnya seperti rambutan dan salak juga dapat tumbuh dengan baik di kawasan perbatasan ini. 

Potensi tersebut perlu dikembangkan menjadi bagian dari sumber penghidupan masyarakat.

“Saya sendiri pernah bertugas diwilayah perbatasan pada tahun 1996 sampai tahun 2000 sebagai Pegawai Kecamatan Mindiptana. Karena itu, saya sedikit banyak memahami kehidupan masyarakat dan karakter masyarakat di kawasan ini. Termasuk masyarakat dari etnis yang memiliki hubungan kekerabatan hingga ke wilayah ini,” tuturnya.

Menurut pengalaman, masyarakat di kawasan tersebut pada dasarnya memiliki semangat dan kemampuan untuk bertani. 

Karena itu, apabila diarahkan dan didukung dengan baik, mereka dapat mengembangkan kehidupan melalui sektor pertanian dan perkebunan.

“Agar apa yang menjadi harapan bapak dan ibu dapat diwujudkan, kita membutuhkan data dan informasi yang lengkap,” tegas A.J. Guritno.

Dia menyebut, data tersebut perlu memuat identitas dan nama-nama masyarakat yang berada disana, hubungan keluarga, serta informasi lain yang diperlukan.

Ia mengatakan, data tersebut juga nantinya dapat disampaikan melalui pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi.

Apabila diperlukan, sambungnya, informasi tersebut juga dapat diteruskan kepada pemerintah pusat, termasuk melalui BNPP untuk dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait.

Dengan data yang jelas dan dukungan lintas sektor, kita dapat menyusun langkah yang lebih terarah.

Mulai dari proses pemulangan, penyediaan tempat tinggal dan lahan, hingga pemberdayaan masyarakat melalui pertanian dan perkebunan.

Dengan demikian, tambah A.J. Guritno, warga yang berada di perbatasan PNG tidak hanya kembali ke tanah air, tetapi juga memiliki sumber penghidupan yang layak dan berkelanjutan. (Hidayatillah)