Beritapapuaselatan.com, MERAUKE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan mengajak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Papua kerjasama melakukan evaluasi kinerja pemerintah.

Dengan demikian dapat bersama Pemprov Papua Selatan melakukan pengawasan terhadap kinerja baik ditingkat kabupaten maupun provinsi.

Hal itu disampaikan Asisten I Setda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno ketika menerima sekaligus mendengar presentasi hasil pengawasan dan evaluasi dari tim BPKP Papua terhadap kinerja Pemprov Papua Selatan dan empat kabupaten di ruang rapat kantor gubernur Papua Selatan, Selasa (8/7/2025).

“Hasil evaluasi yang disampaikan BPKP Papua ini menjadi catatan bersama. Kedepan inspektorat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya melihat kembali hasil evaluasi ini,” tuturnya.

Agustinus Joko Guritno mengatakan, nantinya diusulkan agar ada instruksi gubernur kepada seluruh OPD dan Inspektorat bisa melakukan evaluasi secara internal terkait hasil yang disampaikan.

“Karena dari hasil evaluasi yang disampaikan tidak mungkin kita bekerja sendiri. Mungkin bisa kerjasama dengan BPKP Papua,” ujar ASN Penerima Satyalancana Karya Satya 30 tahun dari Presiden RI.

Ia meminta agar ada trik-trik dari BPKP Papua yang disampaikan ke Pemprov Papua Selatan.

Bisa melalui bimbingan teknis (bimtek) atau kerjasama atau sistemnya seperti apa.

“Mungkin kita bisa jajaki kerjasama. Dengan demikian, kita bisa mengetahui permasalahannya dan caranya menyelesaikan hasil evaluasi yang disampaikan,” lugas AJ Guritno.

Menurutnya, melalui kerjasama antara Pemprov Papua Selatan dan BPKP Papua bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di internal pemerintahan.

Semua program dimasing-masing dinas bisa melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Selatan untuk melakukan evaluasi kembali.

“Jangan sampai hasil evaluasi yang disampaikan BPKP Papua berujung pada pelanggaran berat dan bermuara pada tingkatan korupsi, harus dicegah,” tegas AJ Guritno.

BPKP Papua juga diharapkan memberikan pengarahan agar kedepan bisa mencegah terutama terkait tugas-tugas yang dibuat namun belum bisa dilaksanakan.

Bahkan, lanjut dia, yang belum dibuat pun kedepan bisa dilihat dan dilakukan  sebaik mungkin.

Pemprov Papua Selatan juga kedepan bisa dapat melakukan evaluasi terkait tugas-tugas yang dikerjakan oleh empat kabupaten yang ada.

“Supaya kita bisa melihat apakah program yang dijalankan di kabupaten itu berjalan sinkron atau tidak,” sebut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra.

Ia berharap BPKP Papua dapat bekerjasama dengan Pemprov Papua Selatan agar hal-hal yang perlu dilakukan terkait kinerja, dapat ditindak lanjuti.

“Lantaran kinerja pemerintah ini sangat penting agar kedepan kita bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Asisten I Sekda Papua Selatan.

Dikatakan, bentuk pengawasan internal juga harus bisa dibuat dengan baik, agar bisa mencegah hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Tapi juga, Agustinus Joko Guritno menambahkan, ada kiat-kiat lain yang bisa diambil atau dibagi dalam melakukan pencegahan. (Hidayatillah)