Beritapapuaselatan.com, MERAUKE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menggelar rapat pembentukan panitia persiapan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dan panitia pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka).

Rapat pembentukan panitia HUT RI berlangsung di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Selatan di Salor, Kabupaten Merauke, Kamis (16/4/2026).

Mengawali rapat, Wakil Gubernur (Wagub) Papua Selatan, Paskalis Imadawa memohon maaf lantaran sebenarnya rapat tersebut berlangsung pada Rabu (16/4/2026), namun ditunda karena banyak kegiatan yang bertabrakan.

Ia mengatakan, agenda rapat kali ini yaitu membahas panitia pelaksana Paskibraka dan panitia persiapan pelaksanaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus nanti.

Menurut Wagub Paskalis, Pemprov Papua Selatan sudah tiga kali melaksanakan peringatan HUT Kemerdekaan RI dan ini kali keempat.

“Mudah-mudahan HUT Kemerdekaan ke-81 kali ini dilaksanakan lebih meriah lagi dari sebelumnya,” ucap Paskalis Imadawa.

Ia menyebut kini pemprov fokus pada dua hal yaitu pertama pembentukan panitia pelaksana paskibraka Papua Selatan 2026. 

Kedua, pembentukan panitia HUT Kemerdekaan RI ke-81.

Terkait dua agenda itu, Wagub Paskalis meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga Forkopimda  menyepakatinya dengan baik.

Untuk panitia pelaksana Paskibraka, Wagub menyarankan agar dipercayakan langsung kepada Kodam XXIV/Mandala Trikora dan bisa dibantu oleh Dankodaeral XI Merauke.

Setelah terbentuknya panitia nanti, kata dia, diharapkan kepada panitia pelaksana paskibraka agar dapat melaksanakan tugas yang sudah ada.

Lanjut dia, tugasnya antara lain merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan seluruh tahapan, mulai dari tahapan seleksi, pemusatan latihan, pengukuhan hingga pelaksanaan pengibaran bendera.

Kemudian, kata Wagub, hal-hal yang perlu dilaksanakan setelah terbentuknya  panitia persiapan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yakni bagimana merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan seluruh rangkaian acara.

Mulai dari upacara bendera, perlombaan hingga acara-acara hiburan, kalau ada. 

Ketika sudah ada kesepakatan pembentukan dua panitia ini, maka perlu Surat Keputusan (SK) gubernur yang mencantumkan nama-nama panitia.

Terkait SK gubernur, tambah dia, diharapkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Papua Selatan untuk menyiapkan. (Jurnalis: Adlan / Redaktur: Hidayatillah)