Beritapapuaselatan.com, MERAUKE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menggelar rapat Forum Perangkat Daerah guna menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2027.

Rapat tersebut berlangung di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Selatan di kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Kabupaten Merauke, Selasa (14/4/2026).

Mewakili Gubernur Apolo Safanpo, Asisten I Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno mengatakan, Rapat Forum Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka menyusun RKPD 2027 Papua Selatan. 

Sebelumnya, kata AJ Guritno, telah dilakukan konsultasi publik pada 7 April 2026 dan disepakati tema RKPD 2027 yaitu Percepatan dan Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar serta Pemberdayaan Ekonomi Lokal Berbasis Masyarakat Adat.

Kemudian, lanjut dia, juga disepakati lima prioritas pembangunan yang dijabarkan dalam isu strategis.

Pertama, peningkatan layanan melalui kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengentasan kemiskinan.

Kedua, pengembangan ekonomi berbasis sumber daya industri, keratif, infrastruktur dan kewirausahaan. 

Ketiga, menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan lotus. Keempat, lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.

Kelima, infrastruktur dan konektivitas yang kemudian telah dirumuskan dalam arah kebijakan sesuai isu strategis dan prioritas daerah. 

AJ Guritno menjelaskan, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 pasal 18 ayat 2 dikatakan merupakan sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Tujuannya, untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

”Ini memiliki peran yang sangat penting dalam tahapan pelaksanaan pidsus dan penyusunan RKPD tahun 2027,” kata Asisten I Sekda.

Menurutnya, dalam pelaksanaan penyusunan RKPD 2027 substansi/hal mendasar yang dilakukan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 84 ayat 2 adalah membahas rancangan awal (ranwal) rencana kerja (renja) perangkat daerah melalui forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperoleh saran dan pertimbangan.

Selanjutnya, Bappeda memferifikasi dan memastikan kesesuaian antara ranwal renja perangkat daerah dengan ranwal RKPD 2027. 

Ia menyebut, beberapa hal yang menjadi fokus dalam forum ini antara lain pertama menyelaraskan program.

Kedua, paparan program prioritas. Ketiga, sikronisasi lintas sektoral, diskusi kolaboratif antar lintas OPD.

Keempat, menyepakati daftar usulan kegiatan prirotas kegiatan yang masuk dalam perincian 2027.

Kelima, diskusi mendalam pada tim tematik menjadi tim Sumber Daya Manusia (SDM) ekonomi dan infrastruktur.

Terkait itu, kata AJ Guritno, melalui forum perangkat daerah ini sangat diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan program prioritas pembangunan daerah sesuai tema RKPD 2027 di Papua Selatan yaitu menciptakan dan pemerataan akses kualitas pelayanan dasar serta pemberdayaan ekonomi lokal berbasis masyarakat adat.

Kemudian, sinkroniasai program antara pemerintah provinsi dan kabupaten dengan memperhatikan Renja OPD. 

Penyelasaran kegiatan yang akan didanai melalui Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) provinsi, kabupaten maupun dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagai provinsi baru, kata dia, Papua Selatan memiliki tantangan sekaligus peluang besar dalam percepatan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat pelayanan publik. 

Untuk itu, diperlukan koordinasi yang kuat dan  komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar program pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

AJ Guritno berharap kepada seluruh perangkat daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten dan kelompok stakeholder yang terlibat dalam tahapan perencanaan terutama Forum Kelompok Rentan (Fortembang) dalam perencanaan pembangunan dapat memanfaatkan forum ini secara maksimal dengan menyampaikan berbagai usulan, masukan serta klarifikasi terhadap program dan kegiatan yang bakal dilaksanakan.

Dengan demikian, tambah AJ Guritno, perencanaan pembangunan yang dihasilkan benar-benar sinergis, terukur dan berorientasi pada hasil. 

“Semoga melalui forum RKPD 2027 ini dapat menghasilkan kesepahaman dan komitmen bersama guna memperkuat pembangunan di Provinsi Papua Selatan,” tandasnya. (Jurnalis: Adlan / Redaktur: Hidayatillah)