Beritapapuaselatan.com, MERAUKE – Gubernur Papua Selatan (Papsel), Apolo Safanpo berharap pembahasan penetapan Raperdasi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 fokus, efektif, dan efisien.

“Kita semua berharap pada saat pembahasan baik bersama komisi maupun bersama badan anggaran nantinya lebih fokus, efektif dan efisien sehingga perubahan APBD dapat ditetapkan sesegera mungkin,” kata Gubernur Apolo saat membuka Raperdasi Perubahan APBD tahun 2025 di ruang rapat Kantor DPRP Papua Selatan, Rabu (24/9/2025).

Dia menegaskan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak melakukan perjalanan dinas selama pembahasan Raperdasi Perubahan APBD 2025 serta pajak daerah dan retribusi daerah.

Lanjut dia, kecuali dengan alasan tidak dapat diwakilkan. 

“Semoga yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan langkah yang bakal dilakukan diberkati yang maha kuasa,” ucapnya.

Terkait pembahasan tentang pajak dan retribusi daerah, sesuai amanat pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Mengacu dari aturan itu, kata gubernur, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi dasar perhitungan pajak dan retribusi daerah.

Ia menjelaskan, kewenangan pajak daerah yang dikelola provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Selanjutnya, Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) Pajak Rokok, obsen Pajak Bukan Mineral Morgan dan Batuan.

Sedangkan retribusi daerah yang dipungut oleh provinsi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu

“Kita menyadari Penyusunan Raperdasi ini masih memerlukan masukan serta evaluasi yang mendalam,” tuturnya.

Gubernur berharap rapat paripurna ini menjadi wadah pembahasan yang lebih konstruktif sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

“Semoga kita dapat menghasilkan suatu peraturan daerah yang berkualitas baik dan bermanfaat bagi masyarakat di Papua Selatan,” ungkapnya.

Dia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan.

Ia juga mengapresiasi usulan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Provinsi Papua Selatan 2025.

Selanjutnya, ditindak lanjuti dengan sidang paripurna penyampaian nota keuangan dan rancangan perubahan tentang APBD Papua Selatan tahun 2025

Ia menambahkan, semoga sidang anggaran ini dapat menjadi momentum bagi semua memantapkan langkah dan saling bersinergi dalam upaya pencapaian pembangunan daerah yang dicita-citakan bersama. (Adlan/Hidayatillah)