Beritapapuaselatan.com, MERAUKE – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Papua Selatan menggelar pembinaan tata kelola siber dan sandi dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

Pembinaan tersebut melibatkan para Kepala Diskominfo SP diempat kabupaten dalam cakupan Provinsi Papua Selatan. 

Empat kabupaten tesebut yakni Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel dan Kabupaten Asmat.

Kegiatan berlangsung diruang Kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan, Rabu (11/6/2025).

Asisten I Bidang Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno mewakili Gubernur Apolo Safanpo saat membuka sekaligus menyampaikan sambutan menjelaskan, seiring dengan dinamika perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi tata pemerintahan maka keamanan siber dan persandian menjadi aspek yang sangat krusial. 

Guna memastikan keberlangsungan dan keandalan layanan pemerintahan.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan amanat jelas kepada Badan Saiber dan Sandi Negara (BSSN) untuk membina penyelenggaraan persandian di instansi pemerintah daerah termasuk di provinsi baru melalui dinas yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

AJ Guritno mengatakan, BSSN menyusun dan menjalankan program pembinaan yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas penyelenggara persandian dalam menghadapi tantangan keamanan informasi.

Persandian dan keamanan siber yang terus berkembang. Peningkatan kapasitas ini tidak hanya mencerminkan kesiapan dalam mengelola ancaman siber tetapi juga menegaskan komitmen dalam menjaga ruang siber kedaulatan siber provinsi dan negara secara menyeluruh.

“Kemampuan dalam tata kelola siber dan persandian merupakan fondasi yang penting untuk menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks,” tutur ASN penerima Satyalancana Karya Satya 30 tahun dari Presiden RI.

Untuk itu, tegasnya, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengamankan ruang digital yang menjadi tulang punggung pelayanan publik dan pengelolaan data strategis.

Melalui pembinaan tersebut provinsi dan daerah dapat memperkuat manajemen resiko pengembangan ekosistem keamanan serta melakukan pengukuran tingkat kematangan tata kelola pengamanan siber dengan peratusan BSSN Nomor 6 tahun 2021.

Menurut Asisten I Sekda Papsel, dalam konteks privinsi baru tentu pembinaan tata kelola siber dan persandian dilakukan oleh Direktorat Keamanan Siber dan Siber Pemerintah Daerah (KSS Pemda).

Meliputi peningkatan kesadaran informasi dan perbaikan tata kelola persandian dilingkup pemerintah daerah.

Lebih lanjut dikatakan, asistensi penyusunan program kerja keamanan siber keamanan sistem pemerintah berbasis elektronik dan persandian. 

Sosialisasi kebijakan keamanan siber dan persandian yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ditingkat daerah.

Presiden Prabowo Subianto dalam arahan strategisnya ditahun ini menegaskan pentingnya pembentikan tim insiden siber diseluruh provinsi, kabupaten/kota di Indonesia.

“Tim ini memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam respon cepat terhadap insiden dan ancaman siber,” ujarnya.

Di provinsi baru, ungkap AJ Guritno, pembentukan ini akan memperkuat kesiap siagaan koordinasi penanganan insiden siber secara terpadu antara pemerintah daerah, BSSN dan pemangku kepentingan lainnya.

Tim tanggap insiden siber menjadi titik fokus pengawasan, mitigasi resiko, dan penguatan kesadaran keamanan dilingkungan pemerintah daerah. 

Langkah ini sangat penting untuk mewujudkan tata kelola penanganan siber yang tangguh, adaptif, dan mampu melindungi infrastruktur informasi strategis.

Selain itu, mencermati secara dengan seksama rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang rencana aksi percepatan pembangunan Papua 2025-2029 yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappenas dan masih menunggu konfirmasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ia menuturkan, rencana aksi ini bukan hanya mempercepat pembangunan infrastruktur, kapasitas dan teknologi informasi tetapi juga menempatkan aspek keamanan siber dan persandian sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang kuat.

Dengan fokus pada tata kelola dan sumber daya manusia serta kolaborasi lintas sektor, AJ Guritno berharap, Provinsi Papua Selatan sebagai bagian dari wilayah Papua dapat lebih optimal dalam mengoptimalisasikan program-program keamanan siber dan mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan, Nugroho Asrianto mengatakan, diera digital saat ini keamanan siber bukan lagi pilihan namun merupakan sebuah keharusan.

“Karena kita ketahui bersama bahwa serangan siber sering datang dari berbagai arah dan berpotensi untuk melumpuhkan sistem pemerintahan,” ungkapnya.

Tapi juga, kata dia, bisa mengancam kerahasian data dan pada akhirnya akan mengganggu pelayanan publik.

“Oleh karena itu, kita semua wajib dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem informasi dan data kita aman dari segala ancaman,” lugas Nugi, sapaan akrabnya.

Pembinaan ini merupakan momentum penting untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam mengelola keamanan dibidang siber dan persandian.

Melalui kegiatan ini, diharapkan akan mendapatkan pengetahuan terkini dan terbaru dan bagaimana praktek-praktek untuk melindungi aset informasi masing-masing.

“Kepada para pimpinan dan OPD masing-masing saya berharap agar momentum ini dimanfaatkan sebaik-baiknya,” imbaunya.

“Mari kita jadikan acara ini sebagai sarana untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam membangun ekosistem siber yang kuat dan terpercaya diseluruh wilayah Papua Selatan,” sambung Nugi.

Dengan begitu, imbuhnya, secara bersama bisa mewujudkan pemerintahan digital yang aman dan inovatif demi kemajuan Provinsi Papua Selatan.

Pemateri dalam kegiatan tersebut yakni tim tata kelola kegiatan pembinaan keamanan siber dan sandi untuk provinsi baru dari Direktorat Saiber dan Sandi pemerintah daerah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (Hidayatillah)