Beritapapuaselatan.com, MERAUKE – Asisten I Setda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno mendorong perhatian terhadap hak-hak dasar orang asli Provinsi Papua Selatan.

Hal itu disampaikan saat mewakili Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo dalam sambutannya sekaligus membuka Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Yayasan Wasur Lestari Papua (YWLP) di Aula Biara MSC Merauke, Senin (29/9/2025).

FGD itu tentang persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa paksaan (Policy Brief PADIATAPA) dan Penghidupan Berkelanjutan (Sustainable Livelihood).

Diskusi ini bertujuan untuk memberikan masukan terhadap Policy Brief PADIATAPA dan Penghidupan Berkelanjutan yang kedepannya diharapkan akan disusun menjadi Rancangan Peraturan Gubernur.

YWLP dan Forum Multi Pihak Kitorang Sayang Merauke bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk menyukseskan kegiatan ini.

Aj Guritno mengatakan, berbicara tentang masyarakat merupakan tugas dari pemerintah baik provinsi maupun kabupaten.

“Harusnya yang membuat kegiatan ini pemerintah provinsi atau kabupaten,” tutur penerima Satyalancana Karya Satya 30 tahun dari Presiden RI.

Ia menilai FGD itu merupakan upaya membantu pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat, terutama terkait kebijakan-kebijakan. 

Melalui FGD, hendaknya bisa menyampaikan masukan-masukan kepada pemerintah.

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendukung sepenuhnya kegiatan ini,” ucap AJ Guritno.

Dia berharap, nantinya FGD bisa menjadi solusi tapi juga regulasi, baik dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Peraturan Daerah (Perda) agar lebih kuat. 

Tapi juga menjadi pedoman dalam pembangunan kedepan.

Melalui FGD ini, menurutnya, betul-betul mendengar apa yang disampaikan masyarakat, bagaimana hak-hak dasar masyarakat asli Papua Selatan.

Ditegaskan, perlu disosialisasikan, bukan hanya kepada Aparat Sipil Negara (ASN), namun juga kepada dunia usaha, karena yang melakukan aksi langsung.

“Jadi, bukan hanya kepada pemerintah saja tetapi juga dunia usaha,” lugas AJ Guritno.

Dunia usaha, kata dia, kadang-kadang tidak tahu lantaran dipengaruhi pemerintah. 

Jikalau dunia usaha tahu tentang bagimana menghargai, menghormati hak-hak dasar masyarakat tentunya menjadi fokus mereka.

Selain itu melalui FGD ini, organisasi perangkat daerah (OPD yang mengikuti kegiatan ini tentunya mewakili pemerintah sehingga mengetahui persis situasi dilapangan, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan. 

Harus, betul-betul memahami dengan baik apa yang benar-benar terjadi dan diminati masyarakat.

“Hal itu sangat penting, agar kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai, kita sudah melakukan aktivitas tetapi masyarakat tidak tahu, ini tidak boleh terjadi,” pesan Asisten I Sekda.

Sebaiknya, sebelum melakukan aktivitas, masyarakat harus tahu, apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, kemudian apa efeknya bagi masyarakat. 

Dampaknya positif atau negatif, perlu disampaikan kepada masyarakat agar diketahui.

“Poin-poin ini menjadi catatan bagi kita untuk membuat suatu keputusan/regulasi,” ujar Guritno.

Sehingga masyarakat pemilik hak ulayat/ masyarakat adat tidak merasa ditinggalkan, ia merasa dihargai dan dihormati.

“Ini yang paling penting untuk kita pahami dalam diskusi kita hari ini,” sebut Agustinus Joko Guritno.

Ia berharap masing-masing dinas yang mengikuti kegiatan sudah mempunyai catatan-catatan penting yang bisa disampaikan. 

Lantaran, apa yang diinginkan oleh masyarakat itu bisa menjadi regulasi, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten.

Dengan demikian, siapapun yang melakukan aktivitas di wilayah Papua Selatan, ia bakal melihat aturan yang ada. 

Aturan itu bisa menjadi pedoman bagi setiap aktivitas pembangunan yang ada di wilayah ini.

Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, tentunya harus memperhatikan manusia yang ada, bukan hanya pembangunan fisik, tapi juga pembangunan manusia.

Hingga kini, kehidupan masyarakat masih sangat bergantung pada alam disekitarnya. 

Jika alam itu hendak dimanfaatkan, maka harus berbicara dengan masyarakat yang tinggal disekitar situ.

“Jangan sampai mengganggu kehidupan mereka, mata pencahariannya, dan juga menghilangkan mata pencaharian mereka, karena ini sudah sering terjadi dimasa-masa yang lalu,” bebernya.

Hasil dari FGD ini, bisa disampaikan kepada gubernur agar menjadi bahan regulasi bagi masyarakat yang ada di Papua Selatan.

Peserta yang mengikuti kegiatan, imbau AJ Guritno, diharapkan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan materi, tapi juga bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan masyarakat, tidak usah ditutup-tutupi.

Sehingga kedepan menjadi gerak langkah pembangunan, baik yang dilakukan oleh swasta, badan usaha, maupun pemerintah bersama swasta. 

Aturan yang dibuat juga harus bisa dilaksanakan, jangan sampai sebaliknya aturan dibuat tetapi tidak bisa dilaksanakan.

AJ Guritno menambahkan, pembangunan yang terpenting yaitu manusia. Jika tidak memperhatikan manusianya maka akan terjadi kerusuhan dan konflik lainnya seperti demonstrasi. (Adlan/Hidayatillah)