Beritapapuaselatan.com, MERAUKE – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Merauke menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka peninjauan dan peningkatan kualitas layanan kepada seluruh pengguna layanan/stakeholder.

FKP KPPN Merauke sebagai unit berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)
berlangsung di aula KPPN Merauke, Jalan TMP Trikora, Kamis (11/9/2025).

Diawali, penyerahan penghargaan Treasury Award atas kinerja pelaksanaan anggaran satker Kementrian/Lembaga mitra KPPN Merauke periode semester II tahun anggaran 2024 dan semester I tahun anggaran 2025.

Dilanjutkan dengan press conference APBN periode bulan Agustus 2025 diwilayah kerja KPPN Merauke.

Kepala KPPN Tipe A1 Merauke, Asyik Fauzi dalam sambutannya memaparkan visi misi organisasi yang mengacu dari pemerintah pusat.

“KPPN menjadi pengelola perbendaharaan negara yang profesional, modern, adaptif, terpercaya dan berorientasi pada pelayanan prima untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka mencapai visi kementrian keuangan,” tuturnya.

Kata Asyik Fauzi, KPPN Merauke bekerja sesuai moto responsif, unggul, sinergi dan akuntabel. Selain itu, sesuai janji melayani sepenuh hati, professional dan berdedikasi.

Sejalan dengan komitmen KPPN Merauke memberikan pelayanan terbaik dan selalu menjaga integritas dengan “Tolak dan Lapor Gratifikasi”.

“Mendampingi bapak/ibu stakeholders dari KPPN Merauke terdiri dari 113 dari 29 kementrian lembaga serta 1 pemerintah provinsi dan 4 pemerintah kabupaten,” rincinya.

Fauzi mengungkapkan, KPPN Merauke melayani rata-rata jumlah SP2D diterbitkan sebanyak 1.500 SP2D perbulan.

Sedangkan, rata-rata jumlah penerima SP2D ialah 19.400 penerima perbulan.

Dari wilayah kerja 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan meliputi Merauke, Boven Digoel, Asmat dan Mappi.

Adapun total PAGU yang dikelola sebesar Rp 11,260 triliun (T),
belanja pemerintah pusat Rp 3,240 T, transfer ke daerah dan dana desa Rp 8,020 T.

“Kami juga telah meminta masukan dan kritikan peserta dari stakeholder satker, BPKAD, Pemda, akademisi dan LSM (forum penyuluh anti korupsi) untuk peningkatan layanan KPPN Merauke,” jelas Asyik Fauzi kepada Beritapapuaselatan.com usai kegiatan.

“Ditutup dengan penandatanganan masukan-masukan yang disampaikan peserta sebagai tanda KPPN wajib menindaklanjuti itu,” sambungnya.

Menurut Asyik Fauzi, tidak ada kendala dalam pelaksanaan program kerja KPPN Merauke hingga Agustus 2025.

“Cuma ada perubahan metode pelaksanaannya. Kalau dulu kita sering mengundang sosialisasi secara offline, sekarang online. Kecuali untuk hal tertentu, pelatihan aplikasi, kita masih usahakan offline. Apalagi dengan jaringan internet yang kurang stabil, maka pelatihan aplikasi online tidak efektif. Namun ini tidak banyak,” tandasnya. (Adlan/Hidayatillah)