Beritapapuaselatan.com, MERAUKE – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo mendorong percepatan pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.

Dorongan itu menyusul laporan keterlambatan pembangunan Kantor Majelis Rakyat Papua Selatan setelah Gubernur Apolo mendapat laporan saat meninjau progres pembangunan pusat pemerintah di Salor, Kamis (4/9/2025) sore.

Disela-sela peninjauan, Gubernur Apolo 

mengatakan progres pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Selatan tinggal dua persen.

Sementara sisa pembangunan kantor Majelis Rakyat Papua Selatan masih 21 persen, lambat.

“Pembangunan Kantor DPRP Papua sisah dua persen, kantor MRP sisah 21 persen pengerjaannya, jauh sekali,” kata Gubernur saat meninjau Kantor MRP.

Melihat kondisi tersebut, Apolo menanyakan keberadaan material yang digunakan. 

Ia berharap kantor itu segera diselesaikan agar rampung tepat waktu sesuai target yakni Desember 2025.

Gubernur meminta agar progres tertulis terkait perkembangan pembangunan Kantor Majelis Rakyat Papua Selatan diserahkan kepadanya.

“Pembangunan Kantor MRP harus bisa cepat selesai supaya sesuai dengan target,” tegas Gubernur Apolo Safanpo.

Dia menjelaskan, salah satu keterlambatan pembangunan Kantor MRP dari awal waktu pengerjaan.

Harusnya Januari 2025 sudah mulai dikerjakan namun molor.

“Setelah Februari, bulan tiga yakni Maret 2025 barulah Kantor MRP mulai dikerjakan sehingga terlambat,” ujar Apolo.

Ia meminta, Kantor Majelis Rakyat Papua Selatan secepatnya dikerjakan agar sesuai target, Desember 2025 sudah rampung.

Selanjutnya, pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan sudah hampir rampung dan masuk tahap finising. 

Ia berpesan, kantor gubernur secepatnya selesai.

Kemudian, pembangunan rumah khusus untuk pejabat sudah rampung kini masuk tahap finising. 

Gubernur Apolo menekankan, agar ada sedikit halaman yang bisa dimanfaatkan oleh pejabat yang menempati.

“Bisa dua pejabat sekaligus yang tempati satu rumah khusus, misalnya Kepala Dinas dan Sekretarisnya, bisa tinggal satu rumah,” lugas gubernur saat meninjau progres pembangunan rumah khusus.

Selanjutnya, pembangunan rumah susun (rusun) untuk Aparat Sipil Negara (ASN) juga sudah hampir rampung dan memasuki tahap finising.

Saat meninjau rusun, Apolo merincikan, masing-masing kamar akan ditempati dua orang ASN lantaran ada dua kamar. 

Setiap kamar akan dilengkapi fasilitas tempat tidur beserta kasur.

Selain itu, ada fasilitas internet serta penyediaan meja dan kursi disetiap kamar. 

Kini, sementara pendataan calon penghuni.

Dia menambahkan, rusun diprioritaskan untuk ASN yang belum beristri/bujang, tidak untuk yang sudah menikah/berkeluarga. 

Satu rusun ada 44 kamar sehingga total keseluruhan kamar dari dua rusun itu sebanyak 88 kamar. (Adlan/Hidayatillah)