Beritapapuaselatan.com, MERAUKE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan (Papsel) mendorong Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Selatan mendata penduduk Orang Asli Papua (OAP) dan karyawan-karyawati perusahaan.

Hal itu disampaikan Gubernur Apolo Safanpo saat melakukan zoom meeting dengan para kepala OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Papsel, Rabu (15/4/2026).

Ia mengatakan, pendapatan penduduk OAP maupun karyawan-karyawati yang bekerja di perusahaan di Papsel harus dilakukan. 

Terkait itu, kata dia, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diharapkan mengalokasikan anggaran untuk pendataan OAP dan juga karyawan-karyawati yang bekerja di perusahaan-perusahaan.

Lantaran ada belasan bahkan puluhan ribu karyawan-karyawati yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Papsel namun belum terdata. 

Ini berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“APBD kita itu ternyata perhitungan perimbangan keuangan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Salah satu indikatornya jumlah penduduk, selain luas wilayah dan tingkat kesulitan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, jumlah penduduk itu menentukan besar kecilnya dana alokasi umum (DAU) atau dana perimbangan. 

Di Papua Selatan, ternyata puluhan ribu warga belum terdata dengan baik sehingga APBD kecil.

“Kalau kita bisa menyiapkan data yang valid dan akurat maka APBD kita akan meningkat,” ujar Gubernur Apolo Safanpo.

Apolo menyebut, di Papsel ada sedikit keanehan sehingga Dukcapil perlu berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Pendataan Statistik (BPS), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu terkait data kependudukan.

“Kita di Kabupaten Asmat pada pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) pada 14 Februari 2024 itu, Daftar Pemilih Tetap (DPT)-nya 82 ribu,” bebernya.

Namun, lanjut gubernur, enam bulan kemudian pada saat pemilihan kepala daerah (pilkada) DPT-nya hanya 60 ribu. 

Pertanyaannya 20 ribu sisanya hilang kemana.

“Itu harus dikoordinasikan. Hilang tiba-tiba padahal waktu pileg dan pilpres, ada orangnya,” ujar mantan Rektor Universitas Cenderawasih ini.

Untuk itu, Apolo meminta kepada Dukcapil agar mendata seluruh karyawan yang bekerja dibeberapa perusahaan seperti di Kabupaten Boven Digoel dan Merauke.

Karena, kata dia, jumlah penduduk ini selain berdampak pada peningkatan APBD, tapi juga berdampak pada bidang politik seperti jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, provinsi maupun di DPR kabupaten. 

Selain itu, banyak manfaat lain yang bisa didapat jika data penduduk valid dan akurat. 

Kemudian untuk data OAP, dalam mengalokasikan program-program baik ditingkat kabupaten maupun provinsi yang didanai dari dana otsus tepat sasaran, output, outcam dan impeck-nya bisa terukur.

“Kalau kita tidak punya data yang valid tentang OAP nanti kita bisa raba-raba saja,” tegas Gubernur Apolo.

Terkait itu, Apolo meminta TAPD memperhatikan Dukcapil untuk dibantu.

Hal serupa juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Provinsi Papsel, dr. Benedicta C. Herlina Rahangiar. 

Benedicta mengatakan, pihaknya sangat memerlukan data jumlah penduduk terkait pembangunan puskesmas dan puskesmas pembantu (Pustu) di empat kabupaten yang ada di Papsel.

Menurutnya, pembangunan puskemas dan Pustu dihitung dari jumlah penduduk.

Hingga kini pihaknya tak banyak mendapat bantuan untuk pembangunan puskesmas dan Pustu lantaran dilihat dari jumlah penduduk.

Selain itu, pihaknya banyak menemukan warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di rumah sakit.

Terutama  pasien yang masuk rumah sakit ternyata belum mengantongi KTP.

“Data penduduk  berpengaruh pada pembayaran BPJS Kesehatan dan pembangunan fasilitas kesehatan di Papua Selatan,” tandas Kadinkes. (Jurnalis: Adlan / Redaktur: Hidayatillah)