Beritapapuaselatan.com, MERAUKE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menggelar konsultasi publik penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 guna menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Konsultasi publik dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2027 dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Selatan disalah satu Hotel Merauke, Selasa (7/4/2026). 

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Selatan yang diwakili oleh Asisten I Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Selatan, Drs. Agustinus Joko Guritno, M.Si dengan penabuhan tifa. 

Didampingi Kepala Bapperida Papua Selatan, Dr. Ulmi Listianingsih Wayeni, S.Sos, M.M, Sekretaris Bapperida dan perwakilan pejabat pemerintah kabupaten.  

Mengangkat tema pembangunan Papua Selatan dalam RKPD tahun 2027 yakni “Percepatan dan Pemerataan Akses serta Kualitas Layanan Dasar, serta Pemberdayaan Ekonomi Lokal Berbasis Masyarakat Adat.”

Asisten I Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno dalam sambutannya menyampaikan, RKPD merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah.

Tujuannya, untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

AJ Guritno mengatakan, konsultasi publik RKPD tahun 2027 penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. 

“Hal mendasar yang menjadi fokus dalam kegiatan ini pertama, penyelarasan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah,” tuturnya.

Kedua, evaluasi kinerja RKPD Tahun 2025, ketiga penetapan indikator utama pembangunan daerah. 

Keempat, sinkronisasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Asisten I Sekda menegaskan, proses sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi perencanaan pembangunan merupakan tantangan sekaligus kebutuhan penting dalam memastikan keterpaduan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten.

Melalui forum tersebut, AJ Guritno berharap dapat menghasilkan kesepakatan bersama terkait prioritas pembangunan daerah yang tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dia mengingatkan, pentingnya koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten, mengingat Papua Selatan sebagai provinsi baru.

“Pastinya banyak tantangan dan peluang  dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar ASN penerima Satyalancana Karya Satya 30 tahun dari Presiden RI.

AJ Guritno mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan memanfaatkan forum ini secara maksimal dengan menyampaikan usulan, masukan, serta kondisi faktual yang terjadi di masyarakat.

Ia berharap, setiap program dan kebijakan yang dirumuskan tak hanya menjadi dokumen tertulis, tetapi benar-benar dilaksanakan dan bermanfaat nyata.

AJ Guritno membuka ruang kepada peserta untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi dilapangan. 

Aspirasi dan permasalahan yang disampaikan hasil dari konsultasi publik ini dan dapat menjadi dasar kebijakan pembangunan yang solutif, terukur, dan berkelanjutan.

Momentum itu dihadiri perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yakni Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah.

Juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan, pimpinan perangkat daerah Pemprov Papua Selatan dan pemerintah empat kabupaten di Papua Selatan (Merauke, Boven Digoel, Asmat dan Mappi).

Turut hadir tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda. (Jurnalis: Adlan / Redaktur: Hidayatillah)