Beritapapuaselatan.com, MERAUKE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menggelar forum koordinasi penilaian kinerja pemerintah kabupaten (pemkab) terhadap pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting Provinsi Papua Selatan.

Momentum akbar itu berlangsung disalah satu hotel Merauke, Kamis (10/7/2025).

Mewakili Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno dalam sambutannya mengatakan, penilaian kinerja pemerintah dalam pelaksanaan 8 aksi konversi penurunan stunting terintegrasi adalah proses/kegiatan yang dilakukan pemerintah provinsi untuk mengevaluasi kinerja pemerintah kabupaten. 

“Hal ini guna mengupayakan untuk memperbaiki konvergensi interen konvergensi gizi spesifik dan sensitif,” tuturnya.

AJ Guritno mengatakan, perbaikan ini dilakukan melalui 8 aksi konvergensi/integrasi dalam perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan dan aksi program kegiatan. 

Pelaksanaan aksi ini diharapkan meningkatkan jumlah rumah tangga 1.000 hari pertama kehidupan yang dapat mengakses intervensi gizi secara lengkap di kabupaten.

“Percepatan penurunan stunting hanya akan berhasil jika penanganannya dilakukan secara holistik, integratif dan berkualitas,” ujarnya.

Ia menyebut, hendaknya seluruh komponen berkolaborasi/bekerjasama bergerak secara masif dengan skema konvergensi dan fokus di lapangan untuk menyasar warga beresiko stunting.

Berdasarkan dari si gizi terpadu angka stunting di Papua Selatan pada 2022 sebesar 18,3 persen, di 2024 sekitar 20,2 persen atau mengalami peningkatan sebesar 6,03 persen

Dari empat kabupaten di Papua Selatan, satu kabupaten yakni Kabupaten Asmat yang mengalami penurunan angka preverensi stunting pada 2024 

Pada 2024 angka stunting di Asmat sebesar 28,9 persen menurun menjadi 25,9 persen.

Sementara tiga kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Merauke, Mappi dan Kabupaten Boven Digoel mengalami peningkatan

“Ini menjadi cambuk untuk kita bersama yang tergabung dalam tim harus bekerja keras,” tegas AJ Guritno.

Selain bekerja keras, kata dia, harus juga memahami tugas pokok serta fungsi dan kewenangannya masing-masing.

“Karena dari provinsi sampai ke kampung, kita ditugaskan untuk menurunkan stunting,” lugasnya.

Ia berharap, tim yang terlibat dan ditugaskan membagi tugas serta bekerjasama. 

Jika tumpang tindih maka apa yang dikerjakan oleh provinsi dikerjakan lagi oleh kabupaten sampai ke kampung.

“Koordinasi penting, kita berkoordinasi dengan siapa dan mengerjakan apa,” ungkap Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Papua Selatan.

Jika tak demikian, lanjut dia, maka tugas penurunan stunting ini tidak akan selesai. Padahal penting mencerdaskan anak bangsa menuju Indonesia emas di 2045 nanti.

Ia menyebut, dari surveilens angka stunting Papua Selatan sebesar 20,2 persen berada diatas angka rata-rata nasional yakni 19,8 persen.

Namun, diharapkan menekan angka stunting berjalan efektif dan tergantung tugas tim di lapangan.

Hendaknya direncanakan dengan baik hingga pelaksanaanya.

AJ Guritno meminta kepada semua pemangku kepentingan serta pemerintah menjadikan rencana aksi percepatan penurunan stunting Indonesia yang telah disusun oleh BKKBN sebagai acuan penanganan stunting mencakup lima pilar strategi nasional penurunan stunting.

Kelima pilar tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.

Adapun kelima pilar tersebut yakni komitmen dari prinsip kepemimpinan nasional dan gairah komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.

Konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di pusat dan daerah, ketahanan pangan dan gizi serta penguatan dan perkembangan sistem data, informasi, riset dan inovasi.

Lima pilar dalam strategi nasional penurunan stunting yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 harus dilaksanakan.

Sejak 2022, menurut AJ Guritno, seluruh kabupaten di Papua Selatan telah ditetapkan menjadi locus stunting sehingga penilaian kinerja pemerintah dalam duplik percepatan penurunan stunting dibebankan kepada semuanya di 2024.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan konvergensi di Papua Selatan, pertama kabupaten mendapat umpan balik dan pembelajaran upaya peningkatan konvergensi intervensi.

Kedua, kabupaten selalu memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja dalam upaya konvergensi intervensi penurunan stunting.

Ketiga, provinsi memperoleh informasi yang memadai untuk menyusun dan memperbaharui kegiatan pendampingan, pembinaan kepada kabupaten yang telah efektif berdasarkan kebutuhan dan kemampuan kabupaten. 

Keempat, kabupaten memiliki rencana pelaksanaan kegiatan konvergensi yang implementatif untuk tahun berjalan.

Ia berharap secara bersama bahu membahu, bersinergi tenaga dan pikiran serta peran serta semua unsur berkolaborasi bekerja sama dalam mengatasi stunting.

Sekedar informasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh pemerintah kabupaten dalam cakupan Papua Selatan (Merauke, Boven Digoel, Asmat dan Mappi). 

Turut hadir Forkopimda provinsi dan kabupaten. (Hidayatillah)