Beritapapuaselatan.com, MERAUKE – Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Selatan (Papsel) berupaya  menyusun program dan langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Penyusunan program dan langkah strategis dibahas dalam rapat perdana Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial yang berlangsung disalah satu hotel Merauke, Rabu (8/7/2026)

Rapat tersebut digelar untuk menyusun arah program dan langkah strategis dalam pengembangan perhutanan sosial didaerah guna meningkatkan pendapatan masyarakat.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Selatan, Jujuk Rianto.

Jujuk menjelaskan, Pokja Perhutanan Sosial diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu.

Sementara DLHKP bertugas sebagai pelaksana harian yang akan mengoordinasikan seluruh kegiatan di lapangan bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

“Kami di Dinas Lingkungan Hidup akan membackup kegiatan di lapangan sebagai pelaksana harian. Seluruh kegiatan akan kami koordinasikan dengan Sekda selaku Ketua Pokja,” tuturnya.

Menurut Jujuk, rapat perdana tersebut bertujuan menyusun rencana kerja Pokja Perhutanan Sosial.

Termasuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan.

Ia mengatakan, pengembangan perhutanan sosial menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terutama ditengah prediksi menurunnya pendapatan daerah dari dana bagi hasil maupun dana rehabilitasi pada tahun mendatang.

“Menurut prediksi kami, pendapatan atau pajak daerah yang bersumber dari dana bagi hasil maupun dana rehabilitasi tahun depan akan mengalami penurunan,” ujarnya.

Menurut Jujuk, pihaknya ingin mendorong perhutanan sosial sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dia menyebut, pengembangan perhutanan sosial akan difokuskan pada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang dapat dikelola masyarakat secara berkelanjutan dengan pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup dan KPH.

Ia menegaskan, melalui rapat ini seluruh anggota Pokja diminta memberikan masukan dan rekomendasi terhadap rencana kerja yang akan disusun. 

Lanjut dia, hasil pembahasan selanjutnya akan dilaporkan kepada Ketua Pokja sebagai dasar pelaksanaan program ke depan.

Jujuk menambahkan, pemerintah provinsi berharap keberadaan Pokja Perhutanan Sosial dapat memperkuat pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Selain itu, membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu secara legal dan lestari. (Hidayatillah)